Berbicara mengenai transparansi pengelolaan anggaran di Jakarta Timur, langkah-langkah yang perlu diambil merupakan hal yang sangat penting. Menurut Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Gunawan, transparansi dalam pengelolaan anggaran merupakan kunci utama dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan dalam menuju transparansi pengelolaan anggaran di Jakarta Timur adalah dengan memastikan bahwa semua informasi terkait anggaran publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Sri Soemantri, yang mengatakan bahwa transparansi merupakan hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan uang negara.

Langkah-langkah selanjutnya adalah dengan melakukan audit anggaran secara berkala dan menyeluruh. Audit ini tidak hanya dilakukan oleh pihak internal, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga swadaya masyarakat. Menurut Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, audit eksternal sangat penting untuk menjamin keabsahan dan keberlanjutan pengelolaan anggaran yang transparan.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran juga merupakan langkah yang tidak boleh diabaikan. Menurut aktivis anti korupsi, Teten Masduki, masyarakat sebagai pemilik uang negara memiliki hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan anggaran.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah menuju transparansi pengelolaan anggaran di Jakarta Timur, diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, “Transparansi pengelolaan anggaran bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.”