Penyimpangan anggaran adalah masalah serius yang kerap terjadi di berbagai level pemerintahan, termasuk di Jakarta Timur. Untuk mencegah penyimpangan anggaran, peran masyarakat sangatlah penting. Masyarakat harus aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik.

Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta Timur, Sri Maryati, peran masyarakat dalam mencegah penyimpangan anggaran sangatlah vital. “Masyarakat harus proaktif dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Mereka dapat melaporkan setiap indikasi penyimpangan anggaran yang mereka temui agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,” ujar Sri Maryati.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penyimpangan anggaran adalah dengan meminta transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana dan untuk apa anggaran tersebut digunakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, masyarakat yang aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran akan memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk bertindak secara transparan dan akuntabel. “Peran masyarakat dalam mencegah penyimpangan anggaran tidak bisa dianggap remeh. Masyarakat adalah mata dan telinga yang dapat mengawasi setiap kegiatan pemerintah daerah,” ujar Jimly Asshiddiqie.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Jakarta Timur untuk meningkatkan kesadaran akan peran mereka dalam mencegah penyimpangan anggaran. Dengan bersatu dan bekerjasama, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola anggaran yang baik dan bersih. Jangan biarkan penyimpangan anggaran merugikan kepentingan masyarakat, mari bersama-sama awasi penggunaan anggaran untuk Jakarta Timur yang lebih baik.